MEREKA YANG TAK PERNAH SURUT

Jumlah mereka tak jelas, mungkin ratusan, bisa juga ribuan. Tersebar dari kota besar sampai pelosok desa. Pada awalnya mereka berangkat dengan satu semangat: peduli terhadap ancaman jahat praktek korupsi, yang dari tahun ke tahun seperti tak kunjung surut.Kepedulian itu diwujudkan dengan membentuk lembaga swadaya masyarakat antikorupsi.

Dengan niat baik inilah rapat redaksi pada pekan pertama oktober lalu memutuskan memilih LSM anti korupsi terbaik sebagai tema liputan khusus Tokoh Tempo 2011. Kehadiran lembaga sukarela antikorupsi yang bebas sogok dan kepentingan pihak tertentu dinilai tetap menjadi kebutuhan penting saat ini. Indonesia Corruption Watch (ICW), yang telah malang melintang membongkar kasus korupsi, bisa dijadikan contoh. “Harusnya lebih banyak ICW baru lahhr di daerah,” kata Redaktur Eksekutif Majalah Tempo Arif Zulkifli.

Dengan pertimbangan itu, sejumlah kriteria ketat ditetapkan. Yang bisa menjadi nomine adalah lembaga berprestasi monumental dalam membongkar kasus korupsi, indenpenden, transparan dalam penggunaan dana, dan berusaha mandiri dalam pembiayaan organisasi. Syarat lain para pendiri dan pengurusnya tidak terfiliasi dengan partai politik serta memiliki sistem kaderisasi.

MELAWAN KORUPSI DENGAN BISMILLAH

Puluhan ulama 7.000 kitab kuning dan hari-hari penuh energy. Bolak balik kitab kuning dibuka, ayat-ayat Al-Qur’an dirujuk, riwayat para ulama terdahulu dicari relevansinya. “Kami enyusun kitab fikih khusus antikorupsi,” kata Tuan Guru Hasanain Juani, motorpara ulama ketika itu. Islam juga mengajarkan anti korupsi kata Tuan Guru Hasanain, yang juga pengasuh Pondok Pesantren Nurul Haramain, Lombok Barat.

Namun belum ada kitab yang khusus menghimpun fikih korupsi, dalil larangan, dan contoh nyata tindakan anti korupsi. Terinologi korupsi dan aneka istilah turunan di bidang ini pun makin spesifik. “Makin sulit dicaari padanannya dalam kitab-kitab lama,” kata dia. Walhhasil, upaya terobosan atau ijtihad puluhan ulama demi mebuaat kitab fikih antikorupsi layak diacungi jempol.

Setahun kemudian terbitlah kitab yang ditunggu-tunggu. Judulnya Fiqh Korupsi: Amanah vs Kekuasaan, yang terbitka oleh solidaritas masyarakat untuk transparansi (Somasi) pegiat antikorupsi di NTB. Buku ini langsung disebarluaskan keseluruh Indonesia. Termasuk pesantren-pesantren.

Sudah pasti godaan datang dan pergi bagi aktivis soasi. “Ada yang menawarkan kunci mobil,” kata hendriadi. Ancaman kekerasan dan intiidasi juga silih berganti. Syukurlah, sommasi bisa bertahan. “Kami bekerja dengan bismillah,” kata Ervyn.

ORANG KAMPUNG MEMBERANTAS KORUPSI

NAMA Komite penyelidikan dan pemberantasan KKN memang identik dengan upaya pemberantasan korupsi di Jawa Tengah. Bekerjasama dengan sejumlah lembaga antikorupsi lain dari berbagai kabupaten, mereka getol melaporkan setiap kasus yang diduga bermuatan korupsi. Fokusnya: korupsi di pemerintahan kabupaten dan kota. “Sebagai orang kampung, kami bermain di tingkat local”, kata Eko.

Sejak berdiri, 13 tahun silam, komite sudah melaporkan puluhan kasus korupsi. Tak sedikit bupati dan wali kota yang mendekam di bui berkat laporan mereka. Yang paling gres adalah kasus Bupati tegal Agus Riyanto. Sebelum Agus, daftar “korban” Komite penyelidikan cukup panjang. Sekarang sejumlah kepala daerah aktif sedang diselidiki. Ada Bupati Batang Bambang bintaro, yang dituduh membagikan duit negara Rp 796 juta kepada puluhan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tahun 2004.

“Data kasus korupsi mantan pejabat sebenarnya lebih banyak lagi”, kata Eko. Naun tak semua asuk pengadilan. Sebagian dihentikan penyelidikannya karena kurang bukti, sisanya terpaksa macet karena sang mantan meninggal.“Pada tahun 2012 ini, kai berencana mulai enggalang dana public”, kata sekretaris Koite EkoHaryanto. Tentu julah sumbangan akan dibatasi agar program itu tidak jadi pintu asuk untuk “membeli” kredibitilas komite. “Misalnya saja setiap orang tidak boleh menyumbang lebih dari Rp 100 ribu”, kata Eko.

Dengan program baru itu, komite penyelidikan berharap napas mereka bisa jadi leih panjang. Masih banyak nama kepala daerah di papan putih mereka yang belum berhias kertas kuning atau merah muda.Waktu 13 tahun bukan perjalanan yang pendek komite penyelidikan sudah membuktikan integritasnya dalam berbagai penanganan kasus korupsi di Jawa Tengah.

 

Tanggapan

Korupsi di indonesia sudah tidak asing di masyarakat,karena selalu sering terjadi dan tidak ada bosan bosannya.Saya bingung kenapa pejabat tinggi negara dan lain lainya melakukan hal itu,apakah mereka tidak berpikir itu akan merugikan negara dan mereka hanya memikirkan diri sendiri,akibat dari korupsi banyak rakyat di rugikan kita sebagai rakyat indonesia yang baik seharusnya menjauhi sikap korupsi seperti itu supaya negara indonesia menjadi negara yang maju

Pernyataan korupsi sebagai sebuah kebudayaan tetap menjadi sebuah pernyataan yang melahirkan dua pandangan yang berbeda. Ada pihak yang mengatakan bahwa tindakan korupsi merupakan sebuah budaya dan ada juga yang menentang hal ini. Namun perbedaan pendapat ini didasarkan pada pemahaman kebudayaan yang berbeda-beda pula. Korupsi bisa di lihat sebagai sebuah kebudayaan jika kebudayaan memiliki diartikan sebagai sebuah tingkah laku yang terus diwariskan dari generasi ke generasi, sebuah kebiasaan yang terus terpelihara dalam masyarakat baik secara pribadi maupun kelompok yang besar seperti seperti bangsa Indonesia. Namun secara filosofis, korupsi di satu pihak bukanlah sebuah kebudayaan sebab korupsi sungguh bertentangan dengan nilai dan unsur kebudayaan itu sendiri dan di pihak lain korupsi dapat dikatakan sebuah kebudayaan jika meneliti motif dari korupsi itu sendiri. Nilai kebahagiaan yang merupakan hal yang mendasar dari manusia itu sendiri merupakan motif di balik tindakan korupsi itu.

Dengan kekuatan yang dimilikinya berupa semangat dalam menyuarakan dan memperjuangkan nilai-nilai kebenaran serta keberanian dalam menentang segala bentuk ketidak adilan, mahasiswa menempati posisi yang penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Kekuatan tersebut bagaikan pisau yang bermata dua, di satu sisi, mahasiswa mampu mendorong dan menggerakkan masyarakat untuk bertindak atas ketidakadilan sistem termasuk didalamnya tindakan penyelewengan jabatan dan korupsi. Sedangkan di sisi yang lain, mahasiswa merupakan faktor penekan bagi penegakan hukum bagi pelaku korupsi serta pengawal bagi terciptanya kebijakan publik yang berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak.Selain itu masyarakat Indonesia juga harus bisa membantu untuk memberantasnya.